Memori-Memori Terlarang JPIT Penelitian TTS

BAB 6

Timor Tengah Selatan

 

Hutan Naismetan, Kec. Mollo Tengah:

Tempat Pembantaian

Menurut beberapa narasumber, korban dari berbagai tempat di TTS dibawa untuk dibunuh di hutan ini yang terletak sekitar 20 kilometer ke arah utara dari SoE. Di hutan ini terdapat kurang lebih 16 lubang dan masing–masing lubang ditempati lebih dari satu orang. Lubang yang digali sendiri oleh korban juga tidak terlalu dalam sehingga ketika tim melakukan dokumentasi, tulang-tulang tengkorak [dan tulang lain] dari korban dapat dilihat dengan jelas. Sampai saat ini, hutan ini ditumbuhi oleh semak belukar. Masyarakat setempat takut untuk bertani ataupun masuk hutan ini atau wilayah di sekitarnya.

Pernyataan Salah Satu Anggota Tim TTS

PERISTIWA 1965 DAN

PERGUMULAN IDENTITAS PEREMPUAN TTS

Dina Penpada, Ivonne Peka, dan Anna Salukhfeto

Puji syukur patut kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas tuntunanNya sehingga segala aktifitas penelitian Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT) di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dapat dilakukan sehingga hasilnya disampaikan melalui penulisan ini. Melihat kembali catatan lapangan, transkrip dari rekaman wawancara, dan berefleksi mengenai temuan-temuan, maka tim penelitian JPIT di TTS terfokus pada tema Peristiwa 1965 dan Pergumulan Identitas Perempuan TTS dengan menggambarkan kisah hidup beberapa perempuan TTS yang mampu bertahan hidup dalam gelombang kebengisan akibat Peristiwa 1965. Tulisan ini mengisahkan tentang bagaimana kiat-kiat hidup mereka di tengah kelaparan hebat yang melanda Kabupaten TTS sekitar tahun 1965, peristiwa ketidakmanusiaan yang kemudian dikenal dengan nama G30S, serta gerakan Roh Kudus dalam semangat Kekristenan yang semuanya terjadi hampir bersamaan. Kisah para korban juga menggambarkan bagaimana tiga kejadian ini berdampak pada identitas mereka sebagai perempuan PNS, perempuan masyarakat adat, perempuan tani, perempuan Kristen, isteri, dan ibu yang hidup di TTS.

Wilayah Penelitian

Tiga wilayah di Kabupaten TTS dipilih sebagai wilayah sasaran kegiatan penelitian, yaitu wilayah Amanuban Selatan (Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Kualin), seputar Wilayah Kota SoE (Kecamatan Kota SoE, Kecamatan Mollo Tengah), dan Desa Boti, Kecamatan Kie. Wilayah Amanuban Selatan dipilih sebab menempati angka tertinggi dalam jumlah masyarakat yang dianggap terlibat PKI, yaitu sebanyak 1213 orang.[1] Sementara itu di seputar Kota SoE (Fafinisin, Naismetan, dan Nunumeu) ditemukan banyak lubang yang diduga sebagai tempat penembakan para korban 1965. Juga, sebagai pusat Kabupaten TTS, Kota SoE menjadi sentra peradilan bagi masyarakat di seputar Amanuban Barat dan Mollo serta kecamatan-kecamatan lain. Sedangkan Boti, yang terkenal hingga saat ini sebagai wilayah bermukimnya masyarakat yang masih memeluk agama suku, dipandang penting untuk dijadikan sebagai wilayah penelitian guna mengetahui bagaimana masyarakat di sana bisa bertahan di tengah gejolak 1965 yang mengharuskan banyak orang untuk memeluk agama-agama tertentu (tidak termasuk agama suku) jika tidak ingin dianggap sebagai anggota PKI.

Profil Politik Kabupaten TTS sebelum 1965

Kabupaten Timor Tengah Selatan dibentuk pada 20 Desember 1958 berdasarkan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan meliputi wilayah bekas Onder afdeeling Zuid Midden Timor (sub-bagian Timor Tengah Selatan) yang membawahi tiga swapraja, yaitu Swapraja Mollo, Amanuban, dan Amanatun.

Pada tahun 1955 diadakan pemilu pertama di TTS yang diikuti oleh empat partai dan hasilnya adalah Parkindo: 6 kursi; Front Rakyat: 5 kursi; dan Partai Rakyat Nasional: 4 kursi.[2] Hasil pemilu pertama ini tidak bertahan lama seiring dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang diikuti oleh Tap. Presiden No. 6 Tahun 1959, maka jabatan Kepala Daerah terpilih dimenangkan oleh Kusa Nope. Sedangkan sesuai Tap. Presiden No. 5 Tahun 1960, yang diumumkan tanggal 27 Maret 1960, nama DPRD diganti menjadi DPRD-Gotong Royong (DPRD-GR) dengan menggolongkan aliran politik menjadi dua, yakni Golongan Politik dan Golongan Karya.[3] Akibat aturan ini, maka di Kabupaten Dati II TTS juga ada perubahan untuk menyesuaikan diri dengan aturan baru sejak Periode 1961–66, sebagai terlihat dalam matriks yang berikut: 

Golongan Politik Sub-golongan Kristen Ø  Parkindo Ø  Partai Katolik Sub-golongan Nasional Ø  PNI Sub-golongan Komunis Ø  PKI

Golongan Karya Angkatan Bersenjata Ø  Angkatan Darat Ø  OPR Ø  OKD Kepolisian Negara Kerohanian Ø  Alim Ulama Kristen Ø  Alim Ulama Katolik Ø  Alim Ulama Islam Pembangunan Spiritual Ø  Pemuda Ø  Wanita Pembangunan Material Ø  Tani dan Koperasi Ø  Pengusaha Nasional

Berdasarkan perubahan dan penggolongan ini, maka DPRD-GR Kabupaten Dati II TTS mendapat tambahan tiga kursi menjadi 20 kursi pada tahun 1960. Partai yang mendapat tambahan satu kursi adalah Parkindo, PKI, dan Golongan Karya dari Sub-golongan Pembangunan Material (dari BTI).

Dari keseluruhan keterangan narasumber, PKI adalah sebuah partai politik sah di Indonesia yang mengupayakan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui jalur politik. Legalitas PKI juga terlihat di pemilu tahun 1955 secara nasional ketika PKI berhasil meraih 16% suara atau menempati urutan ke-empat partai politik di Indonesia.[4]

Sebagaimana partai politik pada umumnya, agar bisa mendekatkan partai dengan rakyat, maka PKI juga turut melebarkan strukturnya di semua jenjang pemerintahan di seluruh penjuru tanah air, termasuk TTS. Untuk bisa merangkul semua lapisan masyarakat, maka dibentuklah organisasi-organisasi pendukung yang masa kini dikenal sebagai organisasi sayapnya partai. Pada tanggal 9 Juli 1960, PKI mendirikan cabang Barisan Tani Indonesia (BTI) untuk para buruh tani di Kabupaten TTS; begitupula pada tanggal 14 Agustus 1960 mendirikan organisasi Pemuda Rakyat.[5] Untuk mengisi struktur tersebut, maka direkrut orang-orang yang kemudian menjadi korban ketika PKI diserang secara sistematis.  Pada umumnya, narasumber menjelaskan bahwa para korban Peristiwa 1965 di TTS tidak begitu mengetahui apa itu PKI ataupun BTI.

Sementara untuk mendapatkan dukungan rakyat sebagai pemilih, maka PKI bersama “organisasi sayap”nya mengembangkan program-program, yakni membagi sembako, alat-alat pertanian, dan bahan-bahan tenunan bagi perempuan-perempuan. Program-program tersebut langsung menyentuh kebutuhan masyarakat yang sedang menghadapi keterbatasan pangan karena kelaparan sehingga banyak masyarakat mudah tergiur saat didaftarkan namanya oleh PKI atau BTI untuk mendapatkan bantuan dan sembako.  Semua yang menerima ataupun hanya dijanjikan alat dan bahan dianggap anggota BTI sehingga pada Peristiwa ’65, mereka dijerat ke dalam permasalahan yang berhubungan dengan PKI, yaitu dijadikan sasaran penghapusan bahaya PKI. Dapat diduga bahwa Peristiwa ‘65 yang memakan korban ribuan nyawa tidak terlepas dari persaingan antar partai politik saat itu menjelang pemilihan umum pasca Pemilu I pada tahun 1955.

Click  link below to continue reading:

Read more Part 1 click here

Read more part 2 click here

---

[1] Hans Itta, ed., Timor Tengah Selatan dalam Jangkauan Zaman (SoE:  Pemerintah Daerah Kabupaten TTS, 2006), 162-71.

[2] Rufus Ony Tunliu, Kilas Balik DPRD TTS. Buku ini sementara disusun dan belum diterbitkan. Para anggota DPRD TTS ini diangkat dengan SK Gubernur/ Koordinator Pemerintahan Nusa Tenggara Timur No. Des. 2/1/133, tanggal 26 Mei 1959.

[3] Ibid.

[4] “Pemilu 1955” dari seri Pemilu dalam Sejarah, Komisi Pemilihan Umum, diunduh 22 Nopember 2011, http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_ content&task=view&id=43&Itemid=66.

[5] Rufus Tunliu, buku belum diterbitkan.